Pembelian BBM di Bali menggunakan sistem ganjil-genap hingga 23 Oktober

Gubernur Bali, Wayan Koster, memutuskan memperpanjang sistem antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan metode ganjil-genap berdasarkan nomor kendaraan hingga Jumat, 23 Oktober 2026 mendatang. Sistem ganjil-genap seharusnya berakhir Senin (19/10).

Sistem ganjil genap berarti kendaraan mendapat giliran mengisi BBM berdasarkan angka terakhir pada nomor polisi.

Kendaraan dengan angka terakhir ganjil mendapat giliran pada hari ganjil, sedangkan kendaraan dengan angka terakhir genap mendapat giliran pada hari genap.

"Tapi kalau sudah bagus sebelum itu kami akan evaluasi kembali," terang Koster saat konferensi pers di Depot Pertamina Pesanggaran, Denpasar Selatan, Senin (19/10).

Berdasarkan catatan Pertamina, saat ini cadangan BBM untuk Bali rata-rata mencapai 11-12 hari. Angkanya di bawah cadangan BBM nasional yang berada pada kisaran 16-18 hari.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan penampungan cadangan BBM di Bali terbagi menjadi dua, yakni Sanggaran dan Manggis. Di Sanggaran, volumen penampungan cadangan minyak sekitar 3-4 hari dan penampungan di Manggis di atas 11 hari.

"Nah, dalam rangka mempercepat proses ini, sekarang saya minta Pertamina untuk menaikkan status cadangan dari 11 hari menjadi 15 hari. Saya juga meminta percepatan distribusi dari Jawa ke Bali dan menambah jumlah kapal operasional dari 3 menjadi tujuh kapal, dengan begitu kita bisa mengurai perlahan-lahan," terang dia.

Menurut Bahlil, kelangkaan BBM di Bali murni karena masalah teknis yang terjadi pada manajemen arus logistik Pertamina.

"Untuk Bali, cadangan BBM kita untuk cadangan Pertalite sudah 11-12 hari, jadi enggak ada isu. Yang lainnya itu di atas standar nasional. Kalau solar, memang solar itu di atas 6 hari dan itu kan tidak kita lakukan impor. Kalau pertalite kan sebagian kita impor," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, antrean panjang terjadi di berbagai SPBU Bali selama sepekan terakhir. Panjang antrean bisa mencapai 700 meter hingga lebih dari satu kilometer di sejumlah SPBU, termasuk di kawasan wisata Kuta dan Seminyak, yang merupakan pusat pariwisata.

Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina menyebut persoalan ini dipicu kombinasi terganggunya distribusi dan lonjakan permintaan.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan stok BBM di depo utama Bali masih tersedia, namun penyaluran ke SPBU terhambat, sementara kepanikan masyarakat membuat banyak warga mengisi bahan bakar secara bersamaan.

Pertamina menambahkan konsumsi Pertalite meningkat dan distribusi sempat terganggu oleh keterlambatan bongkar muat kapal tanker.

Namun penjelasan tersebut muncul ketika kelangkaan serupa sebelumnya terjadi di Sumatra pada Juli dan Makassar, Sulawesi Selatan pada September.

Bali kini menjadi episentrum terbaru dari rangkaian gangguan BBM yang muncul secara berulang di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang tahun ini.

Baca juga:

Situasi tersebut kembali memunculkan pertanyaan yang sebelumnya juga muncul dalam kasus Sumatra dan Makassar: jika pasokan dan cadangan BBM nasional disebut aman, mengapa masyarakat di berbagai daerah tetap menghadapi antrean panjang dan kesulitan memperoleh bahan bakar?

Pengamat energi Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan berulang di berbagai daerah menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, mulai dari ketidaksesuaian kuota Pertalite dengan lonjakan konsumsi, ketergantungan Indonesia pada impor BBM, hingga kerentanan sistem logistik dan distribusi.

Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kuota BBM subsidi, serta sistem pengadaan dan distribusi, agar antrean serupa tidak terus berulang.

Lapak katering tutup

Lina (50) tak menyangka menjadi satu dari ratusan orang yang mengantre pengisian BBM di SPBU Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, pada Sabtu (17/10). Bersama cucu pertamanya yang masih berusia lima tahun, Lina memaksakan diri terpanggang terik matahari pagi selama kurang lebih 45 menit demi tiga liter Pertalite.

"Kalau bukan karena harus ke rumah sakit, saya nggak akan mau antre BBM seperti ini. Hari ini kakak saya pulang dari rumah sakit setelah operasi jantung, jadi saya harus jemput," ujarnya dengan mata berkaca-kaca saat diwawancarai jurnalis Christine N Nababan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

"Sudah lebih dari lima hari kakak saya sendirian di rumah sakit, enggak ada yang menemani karena masalah BBM. Saya mau ke sana (rumah sakit) enggak ada bensin. Usaha dagang makanan saja saya tutup sementara," lanjut perempuan 50 tahun tersebut.

Lina membuka usaha katering kecil-kecilan. Ia menyajikan nasi bakar, seblak Bandung, salad buah, dan pudding sesuai pesanan. Hasil olahannya itu kemudian diantar langsung ke pemesan. Biasanya menggunakan sepeda motor.

Namun, lima hari terakhir ini, Lina terpaksa menolak pesanan karena tangki bensin sepeda motornya kering. Dia tak sanggup mengantre berjam-jam memperoleh BBM. Ia memilih memasrahkan omzet Rp1 juta per hari.

"Ya hitung saja, saya sudah rugi, enggak mengantongi omzet Rp5 juta selama lima hari terakhir ini. Tapi saya relakan daripada antre BBM berjam-jam, dapur enggak kepegang, cucu enggak terurus. Belum lagi, harus belanja ke pasar. Cuma ini saja karena kakak saya pulang dari rumah sakit hari ini, saya ikut antre BBM," terang Lina.

Prawira, sopir truk angkut pasir, punya cerita berbeda. Ia sempat bermalam di sekitar SPBU, pada Rabu (14/10) lalu. Saat itu, antrean BBM sedang parah-parahnya di Bali. Dia mengaku memasuki antrean sekitar pukul 20.00 WITA dan berhasil keluar dengan tangki penuh solar pada pukul 11.00 WITA keesokan harinya.

Prawira merelakan 15 jam waktunya menguap daripada tidak bekerja dan kehilangan pendapatan.

Sampai Jumat (16/10) siang, antrean solar di SPBU Jalan By Pass Ngurah Rai terpantau mengular sepanjang dua kilometer. Antrean solar memanjang karena diisi oleh truk, bus-bus pariwisata, hingga mobil berpenumpang sedikitnya 12 orang. "Sampai Sabtu sudah oke lah, antrean hanya sejam, jauh lebih baik," jelasnya.

Berdasarkan pantauan jurnalis Christine Nababan, antrean di sejumlah SPBU di Kota Denpasar dan Badung masih ramai, pada Sabtu (17/10). Namun, panjang antrean jauh berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Kemudian, pada Minggu (18/10), banyak SPBU tampak lengang. Antrean sepeda motor tidak sampai 10 unit di SPBU Renon, SPBU Ketewel, SPBU Sanur, dan SPBU Kesiman Kertalangu. Antrean mobil bahkan hanya diisi dua hingga tiga kendaraan.

PT Pertamina Patra Niaga mengklaim menyiapkan tambahan pasokan Pertalite hingga 48 juta liter pada 17 Oktober 2026. Jumlah itu setara dengan sekitar dua pekan ketersediaan dalam kondisi aman.

"Selain memperkuat pasokan dan distribusi, kami juga menyiapkan 66 SPBU yang beroperasi selama 24 jam. Kami juga menyiagakan 108 mobil tangki dan 465 awak mobil tangki, serta operasional terminal selama 24 jam," ujar Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Nelayan ikut terdampak

I Komang Lulut, nelayan di salah satu dermaga di Pulau Menjangan, Bali Barat, mengaku kehilangan potensi pendapatan setidaknya Rp2 juta - Rp3 juta per hari dari kapal-kapal miliknya yang tidak beroperasi akibat kelangkaan BBM sejak sepekan terakhir.

Pada Minggu (18/10/2026), potensi pendapatan yang hilang malah lebih besar lagi, yaitu Rp 4 juta, dari empat kapal yang hanya terparkir di dermaga.

"Hari ini, cuma dua kapal yang berlayar bawa penumpang. Total, enam kapal yang saya miliki, cuma dua kapal yang beroperasi," kata Komang.

Kapal-kapal milik Komang terpaksa berlabuh di dermaga karena perjuangannya mendapatkan Pertalite tidak mudah. Dia harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Itu pun, pembeliannya tidak diperkenankan menggunakan jeriken seperti hari-hari biasanya.

"Biasanya isinya dengan jeriken, tapi karena BBM langka ini, enggak bisa. Tapi kan kapal nggak mungkin dibawa ke SPBU, jadi beli Pertalite dengan mobil, lalu kami sedot untuk dipindahkan ke kapal. Kalau enggak begitu, enggak jalan kapalnya," terang Komang.

Ia berharap pemerintah mencarikan solusi agar pekerja laut sepertinya lancar mendapatkan BBM seperti halnya pekerja darat.

"Sekarang kan kondisinya sudah lebih baik, antrean lebih cepat. Saya berharap nelayan juga dikasih kemudahan lah, misalnya satu SPBU di tiap kelompok nelayan," jelasnya.

Ojol tidak bisa bekerja

Handoko, pengemudi ojek daring di Bali, menyebut kelangkaan BBM, utamanya Pertalite dan Pertamax, di Bali telah membuatnya tak bisa bekerja hingga tiga hari.

"Kalau ojol kan bergantung sekali dengan BBM, sampai tiga hari kemarin saya nggak narik karena tidak ada bensin," katanya pada Selasa (13/10), kepada Christine Nababan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ia mengklaim kehilangan potensi pendapatan sebanyak Rp900.000 selama periode ia tak bisa bekerja tersebut.

Handoko akhirnya baru bisa mendapatkan bensin pada Selasa, setelah menghabiskan lebih dari satu jam mengantre Pertalite di SPBU Sunset Road, Kuta.

Menurutnya, yang membuat warga frustrasi bukan hanya panjangnya antrean, melainkan fakta bahwa kondisi tersebut berlangsung berhari-hari tanpa kepastian kapan akan berakhir.

"Menurut saya ini sudah parah banget. Kok bisa sampai panjang dan berkelanjutan seperti ini sudah berhari-hari," katanya.

Keluhan serupa disampaikan Nyoman, seorang karyawan swasta yang harus menghabiskan lebih dari dua jam mengantre di SPBU Jalan Raya Kuta.

Saat mendekati pompa pengisian, ia baru menyadari berada di jalur Pertamax, bukan Pertalite yang semula hendak dibelinya. Setelah menunggu selama itu, ia memilih tetap mengisi BBM agar bisa melanjutkan aktivitasnya.

"Pasrah saja, mau bagaimana lagi, sudah dua jam lebih antre. Jujur, kondisi ini sangat mengganggu karena membuat saya terlambat kerja," katanya.

Seorang petugas SPBU di Gianyar mengatakan antrean sebenarnya sudah terjadi sejak awal pekan lalu. Namun dalam tiga hari terakhir situasinya semakin memburuk.

"Mungkin ya, pasokan memang dikurangi atau berkurang. Soalnya pasokannya terbatas banget di sini. Terus truk yang mengantar pasokan juga terlambat datangnya," ujarnya.

Universitas terpaksa WFH

Dampak kelangkaan BBM di Bali juga mulai merembet ke sektor pendidikan.

Universitas Udayana menerapkan kuliah daring dan WFH selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Oktober.

"Dengan mengurangi kebutuhan perjalanan rutin ke kampus selama periode kebijakan, diharapkan beban mobilitas sivitas akademika dapat diminimalkan, tanpa mengesampingkan hak mahasiswa dalam memperoleh layanan pendidikan," kata Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana.

Langkah tersebut serupa dengan kebijakan yang diterapkan di Makassar pada bulan September, ketika pemerintah daerah memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi mobilitas masyarakat akibat kelangkaan BBM.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga sempat mewacanakan penerapan WFH yang lebih luas. Namun rencana itu dibatalkan setelah mendapat jaminan dari Pertamina mengenai percepatan distribusi dan tambahan pasokan BBM.

Apa kata Pertamina dan pemerintah Bali?

Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina sama-sama menegaskan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh kekurangan stok secara keseluruhan.

Gubernur Bali Wayan Koster membantah spekulasi bahwa kelangkaan BBM terjadi karena pengalihan pasokan untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Menurut Koster, stok BBM di dua depo utama Bali, yakni Manggis dan Sanggaran, masih tersedia. Ia menilai masalah terjadi pada distribusi dari depo menuju SPBU.

"Sebenarnya tidak perlu panik karena dipastikan pasokan itu tersedia dan cukup," kata Koster, dilansir dari Antara, Selasa (13/10).

Menurut Koster, kemacetan lalu lintas memperlambat distribusi, sementara kekhawatiran masyarakat memicu banyak warga mengisi BBM dalam waktu bersamaan. Akibatnya, stok di sejumlah SPBU lebih cepat habis sebelum pasokan berikutnya tiba.

Ia juga meminta warga tidak melakukan pembelian berlebihan dan memperkirakan kondisi akan kembali normal dalam waktu satu hingga dua hari.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyebut, konsumsi Pertalite di Bali memang meningkat menjadi sekitar 2.200 kiloliter per hari dari sebelumnya berkisar 2.000 hingga 2.100 kiloliter per hari.

Oleh karenanya, untuk memperkuat pasokan dan mempercepat distribusi BBM ke seluruh SPBU di Pulau Dewata, perusahaan telah mendatangkan kapal pengangkut dengan muatan 18.000 KL Pertalite dan 2.500 KL Pertamax.

"Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patra Niaga juga menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026," jelasnya.

Sementara itu, pada Rabu (14/10), Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkap salah satu penyebab gangguan pasokan di Bali adalah kendala bongkar muat kapal tanker.

Menurut Simon, sebuah kapal pengangkut mengalami kesulitan saat proses menjatuhkan jangkar sehingga jadwal bongkar muat yang seharusnya berlangsung pagi hari molor hingga malam.

"Namun sekali lagi, kejadian ini tidak untuk mencari pembenaran bagi kami. Bagaimanapun juga yang terpenting adalah pelayanan bagi masyarakat," katanya, melansir Detik.

Hingga berita ini diturunkan, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia belum memberikan tanggapannya terkait kelangkaan BBM yang terjadi secara sporadis di beberapa provinsi di Indonesia. Ia juga belum menjawab panggilan telepon serta pesan yang dikirimkan jurnalis Christine Nababan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut memastikan cadangan BBM Indonesia masih memenuhi standar minimal 18-21 hari di tengah gejolak geopolitik.

"Yang terpenting sekarang adalah pemerintah memastikan cadangan BBM kita itu ada pada standar minimal, 18–21 hari," ujar Bahlil, Selasa (22/09).

Bahlil juga memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun.

Bukan pertama kalinya

Apa yang terjadi di Bali bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.

Pada Juli lalu, kelangkaan solar subsidi melanda sejumlah wilayah Sumatra, terutama Sumatra Selatan dan Sumatra Utara.

Antrean kendaraan berlangsung selama berminggu-minggu dan mengganggu distribusi barang, transportasi antarkota, hingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada kendaraan berbahan bakar solar.

Dampaknya begitu serius hingga seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia saat mengantre solar di Banyuasin, Sumatra Selatan. Saat itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyebut situasi tersebut sebagai "darurat BBM" bagi sektor transportasi.

Berbagai faktor disebut menjadi penyebab. Data BPH Migas dan pemerintah daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi kuota solar subsidi.

Di saat yang sama, muncul pula dugaan penyalahgunaan barcode MyPertamina, pelangsiran, kebocoran distribusi, hingga meningkatnya penggunaan BBM subsidi setelah harga BBM nonsubsidi naik.

Dua bulan kemudian, antrean panjang kembali terjadi di Makassar. Warga menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh Pertalite dan solar, sejumlah SPBU kehabisan stok sebelum pengiriman berikutnya tiba, sementara aktivitas ekonomi ikut terganggu.

Kala itu, Pemerintah Kota Makassar bahkan memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi siswa sekolah sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan tekanan terhadap konsumsi BBM.

Pertamina dan Kementerian ESDM menjelaskan bahwa stok tersedia, namun distribusi menghadapi tekanan akibat lonjakan konsumsi, perpindahan pengguna dari BBM nonsubsidi ke subsidi, dugaan penimbunan, dan panic buying.

Mengapa kelangkaan dan antrean BBM terus berulang?

Fabby Tumiwa, pengamat Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), menyebut kelangkaan BBM di Bali tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

Pola yang sama telah muncul berulang kali sejak pertengahan tahun di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, hingga sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Jember dan Malang.

"Ini menunjukkan pasokan BBM kita tidak aman. Ini saya mau bandingkan dengan pernyataan pemerintah, cadangan BBM itu cukup 18-21 hari, tapi cadangannya di mana?" katanya.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang terus muncul dalam berbagai kasus tersebut.

Pertama, konsumsi Pertalite terus meningkat sejak Juli, sebesar sekitar 3-5%. Sebagai BBM penugasan, distribusi Pertalite mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas.

Namun ketika permintaan naik lebih cepat daripada kuota yang telah ditetapkan, muncul ketidaksesuaian antara kebutuhan di lapangan dan pasokan yang tersedia.

"Ada mismatch antara kuota yang dialokasikan dengan kenaikan permintaan dari konsumen," katanya.

Kenaikan konsumsi Pertalite, menurutnya, didorong oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan perpindahan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite karena kesenjangan harga yang semakin lebar.

"Karena disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax itu kan sekarang 6000 rupiah," katanya.

Faktor kedua adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Fabby mengatakan lebih dari separuh kebutuhan BBM Indonesia masih didatangkan dari luar negeri, terutama dari Singapura dan Malaysia.

Menurutnya, kondisi pasar energi global yang sedang terganggu membuat rantai pasok BBM menjadi lebih rentan dibanding sebelumnya.

Salah satunya berkaitan dengan pasokan dari Timur Tengah.

Fabby mengatakan sebagian impor BBM Indonesia, sekitar 6%, selama ini berasal dari Oman dan Uni Emirat Arab. Namun ketegangan geopolitik dan gangguan jalur pelayaran di kawasan tersebut membuat pasokan menjadi lebih sulit diperoleh dan memaksa importir mencari sumber alternatif.

"Sementara mencari pengganti pasokan yang tadinya berasal dari sana juga tidak mudah," katanya.

Menurutnya, cadangan yang dihitung pemerintah bisa saja mencakup BBM yang masih berada di kapal tanker atau dalam perjalanan menuju Indonesia, sehingga belum tentu tersedia di depo maupun SPBU ketika masyarakat membutuhkannya.

Faktor ketiga adalah persoalan logistik yang berulang. Dalam kasus Bali, Pertamina menjelaskan adanya kendala pada kapal tanker yang memasok wilayah Jatimbalinus. Namun menurut Fabby, persoalan logistik tidak selalu sesederhana keterlambatan kapal.

Ia menyebut kemungkinan penyebabnya bisa beragam, mulai dari meningkatnya biaya pengangkutan BBM secara global, keterbatasan kapal tanker, hingga tekanan dalam proses pengadaan akibat harga minyak dunia yang tinggi.

Di atas semua itu, katanya, panic buying sering kali memperburuk keadaan. Ketika masyarakat khawatir BBM sulit didapat, mereka cenderung membeli lebih banyak dari biasanya sehingga distribusi yang sudah tertekan menjadi semakin berat.

"Yang biasanya beli 20 liter, sekarang memilih full tank," katanya.

Karena itulah, menurut Fabby, kesamaan terbesar antara Bali, Sumatra, Makassar dan sejumlah daerah lain bukan semata antrean panjang di SPBU, melainkan kombinasi antara kenaikan konsumsi BBM subsidi, tekanan pasokan, dan gangguan distribusi yang membuat masalah yang sama terus muncul di tempat berbeda.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah?

Menurut Fabby, jika pemerintah ingin mencegah kelangkaan BBM terus berulang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kuota BBM subsidi dan penugasan mencerminkan kondisi konsumsi yang sebenarnya.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali kuota Pertalite yang ditetapkan sebelum lonjakan konsumsi terjadi.

"Kalau pemerintah ingin mengatasi soal kelangkaan ini, ya bereskan soal kuota itu dulu," katanya.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengadaan dan logistik BBM, mulai dari ketersediaan kapal tanker, armada distribusi, hingga kesiapan sopir pengangkut BBM ketika terjadi lonjakan permintaan.

"Manajemen logistiknya perlu diperbarui, mulai dari stok sampai distribusinya, termasuk kesiapan armada tankernya," katanya.

Fabby juga meminta pemerintah lebih transparan mengenai kondisi cadangan BBM nasional. Menurutnya, angka cadangan 18 hingga 21 hari yang selama ini sering disampaikan tidak cukup menjelaskan kondisi riil di lapangan.

"Pemerintah jangan hanya bilang 18-21 hari. Harus lebih spesifik. Solar berapa hari, gasolin berapa hari, minyak tanah berapa hari," katanya.

Ia mengakui keterbukaan tersebut memiliki risiko memicu kepanikan masyarakat, tetapi menurutnya transparansi tetap penting agar publik memahami kondisi pasokan yang sebenarnya.