Mahasiswa dan masyarakat akan gelar demo pada Hari Pahlawan di berbagai kota – Apa saja tuntutannya?

Demo mahasiswa pada 28 Oktober 2026.
Keterangan gambar, Ilustrasi. Mahasiswa meneriakkan slogan dan mengangkat tiga jari, simbol perlawanan, saat aksi protes anti-pemerintah di Jakarta, Indonesia, pada 28 Oktober 2026.
    • Penulis, Redaksi BBC News Indonesia
  • Telah diterbitkan
  • Waktu membaca: 3 menit

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11) sejumlah mahasiswa dan koalisi sipil akan melangsungkan demo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi diperkirakan muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Apa saja tuntutannya?

Di Jakarta, ada beberapa titik yang disebut menjadi lokasi demonstrasi. Salah satunya adalah di Tugu Tani, dengan aksi protes yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA), mulai pukul 12.00.

Kemudian, ada pula Front Mahasiswa Nasional (FMN), yang disebut akan bergerak dari kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Gedung DPR/MPR RI.

Pada laman media sosialnya, FMN juga menyerukan aksi protes di daerah-daerah lain, di antaranya termasuk Yogyakarta, Medan, Purwokerto, dan Makassar.

Baca juga:

Dalam keterangan resminya, BEM PTMA menyebut aksi demonstrasi ini, yang diperkirakan akan memerupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab mahasiswa serta masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari krisis ekologis, korupsi dan kolusi, pemenuhan hak dasar rakyat, hingga penegakan hukum.

Kemudian, PTMA juga membantah bahwa demo Hari Pahlawan ini terkait dengan dugaan agenda makar dan tuduhan dukungan dari oknum tertentu.

"Perjuangan mahasiswa bukanlah agenda makar. Kritik bukanlah ancaman. Dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari tanggung jawab demokrasi," kata Koorpresnas BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, dalam keterangan resmi.

Sementara FMN, dalam unggahannya, menekankan desakan pertanggungjawaban Presiden RI Prabowo Subianto, yang disebut suksesor sejati Jokowi, dan hukuman berat bagi mantan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden RI, Gibran.

Demonstrasi mahasiswa.
Keterangan gambar, Sejumlah mahasiswa yang tergabung FMN menggelar aksi protes di Jakarta, Indonesia, pada 28 Oktober 2026.

Di kota lain, seperti Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil (AJM) juga menyerukan aksi demonstrasi pada 10 November 2026. AJM menyampaikan ajakan ini dalam konferensi pers di Kantor LBH Yogyakarta pada 3 November 2026.

Aksi ini adalah kelanjutan dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya berlangsung pada 20 dan 28 Oktober 2026.

Sementara di Surabaya, Rakyat Surabaya Menggugat dan BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga menyerukan demo pada Hari Pahlawan yang berlokasi di Tugu Air Mancur, Alun-alun Surabaya di hari yang sama.

Apa saja tuntutannya?

Terdapat lima tuntutan utama dari PTMA atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah se-Indonesia.

Ada lima tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demonstrasi bertajuk #PulihkanIndonesia tersebut.

Pertama, mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh atas buruknya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melindungi masyarakat terdampak, menyelamatkan satwa, serta memulihkan ekosistem hutan dan sumber daya air.

Mahasiswa dan aktivis masyarakat sipil menggelar aksi protes di Jakarta, Indonesia, pada 20 Oktober 2026
Keterangan gambar, Ilustrasi. Mahasiswa dan aktivis masyarakat sipil menggelar aksi protes di Jakarta, Indonesia, pada 20 Oktober 2026.

Kedua, mendesak pemberantasan korupsi dan kolusi antara pejabat negara dengan investor maupun pengusaha yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, mendesak perbaikan kualitas pendidikan, pemenuhan hak kesehatan, serta penyelesaian persoalan pengangguran.

Keempat, meminta aparat penegak hukum dan pemerintah berani menindak pejabat maupun pihak lain yang melanggar aturan.

Kelima, menuntut aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, FMN mengusung 11 tuntutan, yang di antaranya termasuk penghentian program yang merugikan rakyat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penurunan harga kebutuhan pokok, pembubaran Danantara, penanganan karhutla dan penghentian dwifungsi militer dan kepolisian.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.