Wakil presiden pengganti Gibran akan dipilih dan dilantik MPR pada 2 Desember 2026 – Lima tahapan di MPR yang perlu diketahui

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu (02/12) mendatang.

Sidang paripurna itu juga sekalian melantik dan mengesahkan calon wakil presiden terpilih.

Demikian keputusan rapat gabungan MPR yang dihadiri fraksi-fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD, pada Jumat (13/11).

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026," kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers, Jumat (13/11).

Rapat gabungan tersebut juga memutuskan mengirim surat kepada Presiden Prabowo pada Jumat (13/11) guna meminta Prabowo segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

"Untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," jelas Muzani.

Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelum pemilihan.

Karena itulah, apabila dihitung mundur 14 hari sebelum 2 Desember 2026, dua nama usulan cawapres pengganti Gibran yang dikirim Presiden ke MPR harus diterima MPR pada Rabu (18/11) pekan depan.

Seperti diketahui, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran.

Selain itu, dalam waktu 14 hari sejak Gibran mundur, Presiden Prabowo mesti mengajukan dua nama calon wakil presiden setelah menerima surat permintaan dari MPR.

Sebelum MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) siang, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, MPR ingin mempercepat proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, tanpa harus menunggu hingga batas waktu 60 hari.

"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani, Jumat (13/11).

'Saya mundur dari wapres tidak terkait ijazah'

Pada Kamis (12/11), Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11), sekitar pukul 11.20 WIB. Gibran menjadi wapres kedua sepanjang sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatan.

Menyusul pengunduran dirinya, pada Kamis petang, Gibran mengunggah sebuah video di akun Instagramnya. Pada video tersebut, dia menyatakan bahwa pengunduran dirinya "tidak berkaitan dengan ijazah".

"Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," katanya pada rekaman video, Kamis.

Dia menekankan bahwa seluruh dokumen pendidikannya "ada, lengkap" dan telah diserahkan ke pengadilan.

"Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik, administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian," katanya.

Sebelum mengundurkan diri, Gibran menghadapi kontroversi terkait ijazahnya.

Akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.

Putusan MA dan MK itu kemudian mendorong lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11), yang membuka jalan proses pemakzulan terhadap Gibran.

Baca juga:

Sebelumnya, dilaporkan jurnalis BBC News Indonesia, Quinawaty Pasaribu, Gibran langsung meninggalkan gedung DPR/MPR setelah menyerahkan surat pengunduran diri.

Proses penyerahan surat pengunduran diri ini berlangsung singkat.

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 dan dia meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 11.36 WIB.

Usai menerima surat pengunduran diri Gibran, Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

"Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR," kata Muzani di hadapan wartawan.

"Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo," tambahnya.

Menurut Muzani, Gibran meminta MPR agar segera memproses surat pengunduran diri tersebut.

Di hadapan wartawan, Muzani kemudian membacakan petikan isi surat pengunduran diri Gibran.

Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024-2029

Menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden RI atas permintaan sendiri.

Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari saya sendiri.

Ditanya wartawan, apakah dalam surat itu Gibran menjelaskan alasan pengunduran dirinya, Muzaki berkata: "Tidak ada alasan yang disebutkan di situ."

Pada Kamis (12/11), usai menerima surat pengunduran diri Gibran, Ketua MPR Ahmad Muzani akan bertemu Presiden Prabowo di kompleks Istana Negara.

"Saya ditunggu presiden untuk berkonsultasi, untuk mencocokkan tanggal," jelasnya.

Secara terpisah, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya juga akan bertemu Presiden Prabowo pada Kamis siang.

"Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri wakil presiden," ujar Yusril.

Apa tanggapan Presiden Prabowo?

Sekitar tiga jam setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran Rakabuming bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Hadir pula dalam pertemuan itu pimpinan MPR, DPR, serta beberapa menteri.

Setelah pertemuan, Presiden Prabowo di hadapan wartawan menjelaskan sikapnya atas pengunduran diri Gibran.

Di awal pernyataannya, Prabowo menjelaskan bahwa Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai wapres pada Kamis (12/11) pagi.

"Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri," kata Prabowo.

Hal itu dilakukannya sebelum dia menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR.

"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," kata Prabowo.

"Bagi saya, beliau menunjukkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," tambahnya.

Prabowo kemudian menyinggung masalah latar pendidikan Gibran yang dipermasalahkan secara hukum oleh sejumlah pihak di Mahkamah Konstitusui (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo berkata putusan hukum menyebutkan ada ketidaksesuaian pemenuhan syarat pendidikan Gibran terhadap sistem konstitusional Indonesia.

"Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan di dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita," jelasnya.

Atas dasar alasan tersebut, demikian Prabowo, Gibran memutuskan mengundurkan diri.

Prabowo menyebut sikap Gibran itu demi kepentingan bangsa.

"Atas dasar itu beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan dari wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia," jelasnya.

Di hadapan wartawan, Prabowo kemudian menjelaskan bahwa Gibran banyak membantunya dalam dua tahun terakhir, termasuk saat kampanye pilpres.

Prabowo mengaku bahwa dia menyampaikan pesan kepada Gibran bahwa dia "masih muda" dan memiliki "masa depan yang panjang".

"Saya terus beri dukungan dan berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini," kata Prabowo.

Apa saja tahapan pengunduran diri wapres?

Tahap 1: Gibran serahkan surat pengunduran diri ke Presiden dan MPR

Gibran Rakabuming wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo.

Lalu, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti diatur dalam UUD 1945.

"Jadi kalau misalnya [presiden] tidak menolak [permohonan mundur dari wapres] nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR," kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11).

Tahap 2: MPR menyatakan kursi wapres kosong

Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR menyatakan posisi wakil presiden resmi kosong.

Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain.

"Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Tahap 3: Presiden usulkan dua nama calon wapres ke MPR

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.

Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.

MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.

Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.

"Memang MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril.

MPR kemudian akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas dan administrasi dari kedua calon wakil presiden yang diajukan.

Tahap 4: MPR gelar sidang paripurna

Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).

Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.

"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," katanya.

Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)

Dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)

Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai wakil presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)

Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)

Apabila hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)

Tahap 5: MPR tetapkan dan lantik wapres terpilih

Dan akhirnya, calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan saat ini

Siapa saja wapres yang mengundurkan diri dari jabatan?

Gibran Rakabuming adalah wapres kedua dalam sejarah Indonesia yang mundur dari jabatannya.

Wakil presiden pertama yang melakukannya adalah Mohammad Hatta atau Bung Hatta.

Seperti tercatat dalam sejarah, Hatta mundur dari jabatannya karena dia memiliki pandangan politik yang berbeda dengan Presiden Sukarno.

Dia juga mengaku meletakkan jabatannya karena tidak sepaham dengan Bung Karno dalam menjalankan pemerintahan.

Pada 1955, Mohammad Hatta mengirim sebuah surat kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Namun, DPR sempat menolak surat pengunduran diri tersebut.

Parlemen bahkan masih berharap Bung Hatta mengubah keputusannya. Tapi Hatta kukuh atas pilihannya.

Setelah permintaan pengunduran dirinya ditolak, Hatta kembali mengirimkan surat susulan kepada DPR pada 23 November 1956. Dalam surat itu, Hatta menegaskan bahwa dirinya akan mengakhiri masa jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terhitung mulai 1 Desember 1956.

DPR akhirnya menyetujui permintaan tersebut melalui sidang yang berlangsung pada 30 November 1956.

Keputusan DPR itu kemudian ditindaklanjuti Presiden Soekarno dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1957.

Melalui Keppres, Mohammad Hatta secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak 1 Desember 1956.

Momen pada 1 Desember 1956 juga menandakan bahwa Mohammad Hatta merupakan orang pertama yang mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Apa reaksi Jokowi setelah Gibran mundur?

Di kediamannya di Solo, Kamis (12/11), mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga ayah Gibran, mengaku dirinya sudah memberikan pesan kepada Gibran bahwa "jabatan itu sementara".

"Jadi saya sudah pesan ke mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara," kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi juga mengatakan bahwa pengunduran diri anaknya dari "jabatan politik" wapres itu bagian dari dinamika politik.

"Dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi berkata, bahwa dia tetap mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," katanya.

Usai mundur, Gibran disambut relawan di kediaman wapres

Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran kembali ke kediaman wapres, Jakarta, seperti dilaporkan jurnalis BBC News Indonesia, Quinawaty Pasaribu.

Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 12.27 WIB dan disambut stafnya dan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai tim relawan Gibran.

Mereka berusaha mendekati Gibran, menyalaminya hingga mengajak foto bersama.

Sebagian relawan mengaku datang ke Istana Wapres untuk memberikan dukungan kepada Gibran.

Siapa wapres yang gantikan Gibran? – 'Kursi RI-2 mulai jadi rebutan'

Kekosongan kursi wapres berpotensi dimanfaatkan partai politik untuk menyodorkan kadernya, kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia.

"Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya," papar Arifki.

Selain itu, kursi wakil presiden disebutnya menjadi ruang strategis bagi parpol memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan.

Jika Presiden Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan punya posisi tawar.

Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta menjamin soliditas koalisi.

Musababnya, partai-partai pendukung pemerintah juga punya kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing.

Dia menyebutkan pemimpin parpol pendukung pemerintah seperti Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.

"Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi," jelasnya.

"Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan."

Arifki menambahkan, apabila rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi.

Dalam skenario ini, nama-nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi ikut diperhitungkan, seperti Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, Kepala BGN, Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

"Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional," ungkapnya.

Dia bilang, persoalan pengajuan nama ini bukan semata menggantikan Gibran, tetapi bagaimana Prabowo mengelola konfigurasi kekuasaan agar pergantian di posisi RI-2 tidak justru memunculkan persoalan baru.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.