Mahasiswa dan masyarakat gelar demo pada Hari Pahlawan di berbagai kota – Apa saja tuntutannya?

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11) sejumlah mahasiswa dan koalisi sipil akan melangsungkan demo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi muncul di kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Banyumas, dan Makassar.

Di Jakarta, ada beberapa titik yang disebut menjadi lokasi demonstrasi. Salah satunya adalah di Tugu Tani, dengan aksi protes yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA), mulai pukul 12.00.

Kemudian, ada pula Front Mahasiswa Nasional (FMN), yang disebut akan bergerak dari kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Gedung DPR/MPR RI.

Jakarta

Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Jelang Selasa petang (10/11), orasi dari mobil komando masih bergema. Kelompok mahasiswa menuntut evaluasi menyeluruh dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara ini mendesak pemerintah mengembalikan anggaran pendidikan seperti semestinya.

"Kami ingin anggaran pendidikan tidak dipotong untuk MBG, agar manfaatnya benar-benar untuk pendidikan," ujar Fathir, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selain itu, beragam tuntutan lainnya juga disuarakan. Mulai dari reformasi Polri, kebakaran hutan dan lahan, hingga pemberantasan korupsi.

Frisca, mahasiswa Universitas Krisna Dwipayana, mengaku, tuntutan dalam aksi hari ini bertepatan dengan momentum niat Girbran yang ingin mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Baca juga:

"Namun, jika Gibran mundur, saya harap Presiden Prabowo menjadikan itu sebagai bahan evaluasi," tutupnya.

Jelang malam, para pendemo dan polisi sempat bersitegang.

Mahasiswa meminta polisi untuk mengamankan "penyusup" yang kemudian diketahui sebagai copet.

Sesaat kemudian, demonstrasi berlangsung tertib, memperingati Hari Pahlawan, aksi ditutup dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta.

Namun, kericuhan sempat terjadi sesaat para demonstran meninggalkan lokasi aksi. Mereka diadang diadang polisi di persimpangan Sarinah, saat hendak pulang dari Tugu Tani, salah satu titik unjuk rasa.

Polisi memblokade jalan agar para pendemo tidak melintas di jalan menuju Bundaran HI.

Salah satu peserta aksi, Aisyah Nabila, dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) mengatakan, awalnya polisi membiarkan demonstran pulang lewat jalur manapun. Tapi sebagian dari mereka justru dicegat di kawasan Harmoni.

"Kami mahasiswa yang tidak merusak fasilitas sama sekali. Kita hanya menyatakan tuntutan apa yang sedang terjadi di negara ini. Kami mau pulang. Sudah selesai demo," katanya.

Para pendemo juga diarahkan menuju Tanah Abang. Tak lama setelah negosiasi oleh polisi, blokade dibuka kembali.

Masyarakat sekitar yang menyaksikan peristiwa itu terlihat memberikan dukungan kepada para pendemo yang hendak pulang.

Di lokasi lainnya, aksi unjuk rasa juga berlangsung di DPR. Isunya lebih spesifik: makzulkan Gibran.

Ratusan orang yang menamakan diri sebagai Aliansi Selamatkan Bangsa mendesak DPR dan pemerintah memulihkan kedaulatan rakyat.

DPR RI juga diminta menggulirkan hak menyatakan pendapat atas Gibran, dan pansusnya menelusuri secara terbuka siapa saja yang berperan dalam pencalonannya.

Salah satu peserta aksi, Natael Bremana, menegaskan poin pertama merupakan tuntutan utama mereka. "Tidak ada cara lain, kami ingin DPR segera melaksanakan hak menyatakan pendapat, Gibran harus mundur atau dimundurkan," kata Natael.

Sementara sejumlah mahasiswa Institut Kesenian Jakarta, masih di lokasi yang sama, melakukan aksi teatrikal sebagai 'unjuk rasa ala IKJ', salah satu mahasiwa berucap "silakan lihat aksi kami dan maknai, karena kami tidak bisa diwawancara hari ini".

Yogyakarta

Mahasiswa dan masyarakat sipil memadati Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (10/11).

Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menuntut pemerintah menarik milter ke barak, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, menetapkan karhulta sebagai bencana nasional hingga turunkan pajak rakyat.

Semakin sore, para demonstran semakin padat. Sebagian juga tersebar dan berorasi di depan gedung DPRD dan Kantor Kepatihan atau kantor Gubernur DIY sambil membentangkan poster tuntutan.

Elemen aksi dari Aliansi Jogja Memanggil yang berada di depan kepatihan ini melakukan orasi dan menyuarakan keresahan serta rasa frustasi pada pemerintah.

Setelah melakukan orasi sekitar satu jam, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa dan membicarakan tuntutan.

Tuntutan yang diserukan pada kebijakan lokal yaitu Cabut Pergub Jaga Warga; cabut larangan melakukan aksi di sumbu filosofi; naikkan upah di Yogyakarta; menolak kriminalisasi peserta aksi;

Setelah berdialog sekitar setengah jam, massa tetap kecewa karena Gubernur DIY dianggap tidak jelas, dan tidak mau menerima tuntutan.

"Kita semua tahu, jawaban tidak jelas," kata salah satu perwakilan massa aksi yang berdialog dengan sultan.

Setelah dialog selesai. Massa aksi pun berjalan dan melaniutkan aksi di Titik Nol Kilometer.

Banyumas

Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya menggelar aksi long march dari Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) KH Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto.

Mereka membawa berbagai macam spanduk di antaranya bertuliskan "Gulingkan Prabowo-Gibran", "Dua Tahun Menjabat, Rasa Kiamat", serta berbagai macam poster.

Setelah berangkat dari Kampus UIN Saizu, mereka menyusuri jalanan protokol dan berhenti di beberapa titik. Di antaranya adalah depan Pasar Wage Purwokerto, depan Markas Kodim 0701 Banyumas dan Alun-alun Purwokerto.

Di beberapa titik itulah, para mahasiswa menggelar orasi. Intinya adalah menuntut Prabowo-Gibran turun.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Azza Febra Pramudika menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat.

"Kami sudah sempat menggaungkan tuntutan ini sejak aksi Mei lalu, ketika menggelar aksi reformasi. Ini juga berdasarkan distribusi pandangan dan kesepakatan yang dihasilkan dari konsolidasi akbar Banyumas Raya," tegas Azza.

Menurutnya, persoalan pemerintahan saat ini tidak bisa hanya dilihat dari satu kebijakan. Ia menilai terdapat persoalan yang saling berkaitan, mulai dari lemahnya penegakan supremasi hukum, krisis politik, hingga tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, kelompok mahasiswa juga mengkritik pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diragukan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Azza juga melontarkan kritik terhadap pendekatan pemerintah dalam menghadapi kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik. Ia menilai terdapat kecenderungan penggunaan instrumen militeristik untuk menghadapi gerakan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Ia menganggap tindakan intimidasi dan penindasan terhadap kelompok kritis merupakan persoalan serius bagi kehidupan demokrasi.

"Kita melihat rezim Prabowo-Gibran hari ini selalu menggunakan instrumen militeristik untuk menghadapi gerakan-gerakan kritis. Ada upaya menindas dan mengintimidasi kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah, baik di daerah maupun di tingkat pusat," ujarnya.

Makassar

Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi unjuk rasa dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT).

Di momentum hari Hari Pahlawan Nasional tersebut massa yang berdemo menuntut berbagai kebijakan pemerintah terkait isu kebakaran hutan dan lahan, serta dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di tengah tuntutan aksi, massa dan aparat polisi yang berjaga sempat bersitegang hingga terlibat saling dorong di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Selasa (10/11).

Koordinator Aksi, Raihan Muhammad Salomba mengatakan, aksi unjuk rasa bertujuan merefleksikan kembali berbagai persoalan-persoalan yang telah terjadi di Indonesia beberapa dekade belakangan ini.

Untuk itu, massa pun memanfaatkan momentum tersebut dengan membawa berbagai tuntutan, yaitu:

"Begitu banyak problematika-problematika yang harus kita sikapi bersama-sama," kata Raihan di tengah-tengah aksi.

Surabaya

Dari Kota Surabaya, Jawa Timur, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Bundaran Air Mancur Alun-Alun Balai Pemuda Surabaya. Mereka mendesak Prabowo-Gibran mundur, menuntut keadilan ekologis, kesejahteraan rakyat, serta mengembalikan supremasi sipil.

Sejak pukul 12.00, demonstrasn berdatangan di titik kumpul di Kampus B Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dari Unair pengunjuk rasa yang berasal dari sejumlah kampus di Surabaya long march menuju Alun-Alun.

Orasi bergantian menggema di kawasan Balai Pemuda. Spanduk dan poster berisi kritik terhadap pemerintah terbentang di tengah kerumunan.

Daniel Situmorang, koordinator lapangan aksi sekaligus mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), menegaskan kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

"Kita berada di sini karena kita memiliki kesamaan terhadap Ibu Pertiwi negeri kita sendiri yang sedang meringis, yang sedang menangis, menuntut keadilan karena Ibu Pertiwi sedang diinjak-injak dan karena kesejahteraan rakyat makin jauh dari kenyataan," ujar Daniel.

Pada hari yang sama, muncul kabar Wakil Presiden Gibran mengajukan pengunduran diri. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jika pengunduran diri tersebut benar terjadi, Prabowo harus ikut meletakkan jabatan.

Keduanya maju dalam satu pasangan calon sehingga mahasiswa menghendaki keduanya mundur bersama.

"Kalau memang Gibran benar mundur sepaket. Jangan hanya Gibran, Prabowo juga. Karena mereka maju berdua satu paslon. Kalau mau mundur satu paslon juga," tegas mahasiswa Fakultas Hukum Unair ini.

Di bidang sosial, mereka menuntut pemerataan kualitas dan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah terdampak bencana dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi sasaran kritik. Mahasiswa menuntut kedua program tersebut dihentikan.

Bagi Daniel, seluruh tuntutan itu bukan sekadar daftar panjang yang dibacakan di atas mobil komando. Di balik setiap butir terdapat persoalan konkret yang dialami masyarakat.

"Tuntutan ini bukan hanya sekadar kata-kata, bukan hanya sekadar tulisan, bukan hanya sekadar lembaran kertas. Ini adalah penderitaan rakyat Indonesia," katanya.

Aksi yang diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu melibatkan Unair, ITS, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UIN Sunan Ampel, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Katolik Widya Mandala, serta berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.