UGM kecam kekerasan aparat dalam demo di Yogyakarta, 11 polisi diperiksa – Sejumlah mahasiswa masih dirawat di RS

Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terluka akibat tindakan kekerasan polisi dalam demonstrasi di Yogyakarta yang berakhir ricuh pada Selasa (10/11) malam hingga Rabu (11/11) dini hari, masih dirawat di sejumlah rumah sakit setempat.

Sementara itu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku telah meminta keterangan 11 anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran saat menghadapi demonstrasi mahasiswa tersebut.

Pemeriksaan itu digelar setelah ada laporan masyarakat dan pantauan dari beberapa video yang beredar di media sosial, kata pejabat kepolisian setempat.

Sampai Jumat (13/11), sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit setempat, kata Dekan Fisipol UGM Gabriel Lele.

Mereka mengalami luka jahitan di kepala dan tengah menjalani perawatan intensif.

Salah seorang korban adalah mahasiswa Fakultas Fisipol UGM yang mengalami pembengkakan pada bagian otak.

Dia diduga dipukul menggunakan benda keras, kata seorang saksi.

Dekan Fisipol UGM, Gabriel Lele, mengatakan, mata korban masih lebam dan perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

"Lukanya cukup serius, barusan kami berkunjung bersama Komnas HAM," katanya, Jumat (13/11/2026), seperti dilaporkan jurnalis di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

"Dia ditangkap di Tugu Jogja," tambahnya.

Dari kronologi yang dihimpun tim UGM, sekitar jam enam sore, korban sudah pulang dari aksi.

Tetapi, sekitar pukul sembilan malam, dia kembali ke kawasan Tugu Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor. Dia mengaku ingin mengetahui apa yang terjadi di sana.

Sesampainya di lokasi, korban melihat situasi makin ricuh. Dia memutuskan untuk meninggalkan lokasi.

Korban yang mengalami kesulitan untuk menghidupkan mesin sepeda motornya. Dia lalu terjatuh.

Dia langsung ditangkap aparat polisi dan dipukul berulang-ulang.

"Dia langsung digebukin, tasnya dirusak. Pokoknya mendapat perlakuan kekerasan dari aparat," katanya.

Setelah ditangkap, korban dibawa ke kantor DPRD DIY, dan mendapat penanganan dari luka-luka yang dialaminya.

Tapi, kata Gabriel, korban mendapat intimidasi selama mendapatkan perawatan sementara. BBC Indonesia belum mendapat klarifikasi kepolisian atas kesaksian ini.

Sekitar jam delapan pagi, korban dibawa ke Mapolda DIY dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan.

Di sini, kata Gabriel, luka-luka korban dibersihkan dan dijahit.

Sementara itu, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM yang sempat ditangkap polisi karena dituduh membawa molotof, akhirnya dibebaskan.

Tim pendamping hukum UGM dilaporkan dapat membuktikan bahwa mahasiswa tersebut tidak terbukti membawa molotof.

Setelah dibebaskan dia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif.

"Prioritas kami saat ini, memulihkan kesehatannya dan traumanya," ujar Gabriel.

Belum diketahui berapa jumlah mahasiswa UGM yang masih dirawat di rumah sakit karena terluka dalam demonstrasi pada pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.

Sebagian mereka memilih menjalani perawatan sendiri dan tanpa melalui koordinasi kampus UGM.

"Ada yang belum bisa dikontak... Ini kami sedang lakukan pendataan," jelas Gabriel.

Lebih lanjut Gabirel mengaku UGM bersikap serius dan berkomitmen membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna menelusuri peristiwa kericuhan tersebut.

"Tapi karena isunya sensitif, universitas perlu waktu," katanya. "Tapi UGM komitmen untuk mengungkap fakta yang sejelasnya-jelasnya."

Ia mencontohkan, aparat yang dalam pernyataannya mengaku tidak mendekat wilayah kampus. Namun dari pengakuan yang dihimpun dari sejumlah mahasiswa dan saksi, aparat tidak hanya mendekat ke wilayah kampus, tapi sebagian orang tidak dikenal, itu sudah memasuki wilayah kampus.

"Kita ungkap setuntas-tuntasnya," tandasnya.

Sebanyak 11 polisi diperiksa terkait demo di Yogyakarta

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY telah meminta keterangan 11 anggota polisi karena diduga melakukan pelanggaran saat menghadapi demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11) malam dan Rabu (11/11) dini hari.

Mereka diperiksa digelar setelah ada laporan masyarakat dan hasil pantauan sejumlah video yang beredar di media sosial.

Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengatakan mereka masih mendalami dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik anggota.

Mereka juga masih mengumpulkan fakta dan bukti guna memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam penanganan aksi tersebut.

"Sampai saat ini kita masih berproses," kata Satya kepada wartawan di Mapolda DIY, Jumat (13/11).

Menurutnya, jumlah anggota polisi yang dimintai keterangan kemungkinan bisa bertambah.

Satya mengaku, penentuan jenis pelanggaran belum dilakukan karena pemeriksaan yang masih berlangsung.

Hasil pendalaman akan dibawa ke gelar perkara untuk menentukan apakah tindakan personel memenuhi unsur pelanggaran disiplin atau kode etik.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan, pihaknya terus memantau proses penyelidikan ini.

"Ada indikasi [pelanggaran] memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," ujar Anam.

Sampai sejauh ini, demikian Anam, tantangan awal yang dihadapi Propam Polda DIY adalah memastikan apakah orang dalam rekaman yang beredar di media sosial itu merupakan anggota Polri.

Video-video itu, sambung Anam, perlu dicocokkan dengan lokasi kejadian dan daftar personel yang bertugas di wilayah bersangkutan.

Kompolnas meminta proses identifikasi dilakukan secara transparan supaya dugaan keterlibatan anggota polisi tidak berhenti cuma pada penelusuran video.

UGM kecam kekerasan aparat dalam demo di Yogyakarta

Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa usai demonstrasi di Yogyakarta berujung ricuh pada Selasa (10/11) malam hingga Rabu (11/11) dini hari.

Rektor UGM, Prof Ova Emilia menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan demonstrasi.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat. Ova menyampaikan, kampus berkomitmen menjaga nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi aksi demonstrasi di Yogyakarta.

Menurut dia, penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sekaligus hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.

"Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, serta menghormati partisipasi sivitas termasuk mahasiswa dalam kehidupan publik," ujarnya dalam keterangan resmi.

UGM juga membuka kemungkinan membentuk tim gabungan pencari fakta (TPF) untuk menelusuri peristiwa kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.

Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo, mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut dapat dilakukan untuk memastikan apakah aparat masuk ke lingkungan kampus saat kericuhan berlangsung.

Sementara itu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan telah memulangkan 154 orang dari total 157 orang yang sempat ditangkap usai demonstrasi di Yogyakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Novita Eka Sari, menyatakan, sebanyak 154 orang itu telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu (11/11).

Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, tidak ditemukan bukti kuat terkait keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Dari 154 orang yang dipulangkan itu, sebanyak 22 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur yang diserahkan kepada keluarga masing-masing pada Rabu pagi.

Polda DIY membuat klaim, sebanyak dua laki-laki dinyatakan sebagai tersangka karena positif narkoba, yakni MFR (23) dan MAS (25). MFR merupakan mahasiswa asal Sulawesi Selatan, sedangkan MAS berstatus wiraswasta asal Kabupaten Sleman, DIY.

Novita menyebut, satu orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam. Tersangka adalah seorang laki-laki berinisial MGYP (23) asal Yogyakarta.

Meski demikian, tidak disebutkan apa kaitan ketiga orang itu dengan massa pendemo.

Polisi mengklaim kericuhan terjadi setelah sekelompok massa melakukan penyerangan menggunakan petasan, bom molotov, dan batu terhadap gedung DPRD Yogyakarta.

Sementara itu, LBH Yogyakarta menyatakan menerima 64 aduan terkait orang peserta aksi yang ditahan, hilang kontak, dan mengalami luka-luka. Selain 47 orang yang ditahan, disebut ada 9 orang warga atau massa aksi yang pada Rabu dini hari mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda.

Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Sintesa dari FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut aparat menembakkan gas air mata dan petasan ke arah UGM, sehingga massa yang berada di sekitaran bundaran UGM berlindung di dalam area kampus. LPPM Sintesa juga menyebut aparat melakukan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi.

Polda DIY mengklaim aparat telah melakukan penanganan demonstrasi dengan "mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku".

Kronologi versi polisi: Massa melempar molotov ke DPRD DIY

Menurut keterangan resmi Polda DIY, aksi penyampaian pendapat yang berlangsung sejak siang hingga pukul 19.00 WIB awalnya berjalan tertib.

Namun situasi disebut berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang berkumpul di depan Kantor DPRD DIY.

"Kelompok tersebut diduga melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, melemparkan bom molotov, serta batu ke area dalam gedung DPRD," bunyi keterangan tertulisnya.

Merespons situasi itu, Polda DIY sebut mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara Brimob serta 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob yang didukung kendaraan taktis roda dua dan roda empat.

Polisi menyatakan personel kemudian melakukan upaya pengendalian massa dan mendorong kerumunan ke arah utara kawasan Malioboro. Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) juga diterjunkan.

Sekitar pukul 21.00 WIB, aparat mendorong massa hingga kawasan Tugu Golong-Gilig. Pada pukul 22.37 WIB, polisi menyebut personel masih bersiaga di kawasan tersebut setelah adanya pelemparan petasan dari kelompok massa serta melakukan penyekatan terhadap kelompok yang bergerak dari arah timur.

Menurut Polda DIY, pada pukul 23.30 WIB Brimob melakukan patroli skala besar di Kota Yogyakarta.

Baca juga:

Pada operasi tersebut, Polda DIY menyebut telah mengamankan 154 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum, per Rabu pagi.

Sebelumnya, polisi menyebut telah menyita sejumlah barang yang disebut terkait dengan aksi tersebut, terdiri atas enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.

Polda DIY menyatakan seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga mendatangi Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11) dini hari.

Suyudi tiba pukul 01.23 WIB bersama rombongan, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Di lokasi, Suyudi menemui massa aksi yang ditahan di lobi kantor DPRD DIY dan yang berada di lantai dua gedung.

Suyudi menuturkan, penyelidikan masih berjalan untuk memastikan apakah unjuk rasa tersebut murni untuk menyampaikan pendapat atau sekadar membuat onar.

"Masih dalam penanganan, ya. Anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja, ya, membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, tajam, dan sebagainya," ucap Suyudi dikutip dari Kompas.com, Rabu.

"Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00. Ini sudah jam 1 malam," tambahnya.

Kronologi versi pers mahasiswa UGM

Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa (LPPM) Sintesa FISIPOL UGM juga membagi pada BBC News Indonesia kesaksian mengenai penanganan aparat terhadap massa di sekitar kawasan kampus UGM pada malam hari.

Menurut LPPM Sintesa, sekitar pukul 23.20 WIB, aparat disebut datang dari arah selatan dan menembakkan gas air mata serta petasan ke arah kampus UGM.

Massa yang berada di sekitar Bundaran UGM kemudian disebut bergerak masuk ke area kampus untuk berlindung.

Dalam narasi yang dipublikasikan Sintesa, seorang peserta aksi disebut tetap berada di lokasi dan menghadapi aparat.

"Pada pukul 23:40 WIB, beliau terlihat nampak berdiri gagah berani menantang para aparat tanpa seragam tersebut sembari berteriak ke arah mereka 'maju siji-siji nek wani' (Maju satu-satu kalau berani)," tulis akun Sintesa.

Menurut cerita yang diunggah tersebut, sejumlah aparat kemudian berupaya menangkap orang tersebut.

"Terlihat beliau sempat mencoba melarikan diri dan mencoba menghalang mereka dengan mencoba menendang pembatas jalan (water barrier), namun beliau terjatuh dan setelah itu beliau ditangkap serta disiksa dengan dipukul dan ditendang membabi buta ke arah sekujur tubuh hingga nampak lemas serta sempat diseret menuju jalanan sebelum akhirnya diangkut pada sekitar pukul 23:45 WIB," katanya.

Tim Hukum Bara Adil: 47 orang ditahan, 13 tak ada kabar

Sementara itu, Tim Hukum Bara Adil, yang di antaranya adalah LBH Yogyakarta, melaporkan menerima puluhan aduan terkait peserta aksi yang belum kembali setelah demonstrasi.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa (11/11) pukul 03.50 WIB, tim tersebut menyebut telah menerima 64 aduan melalui hotline mereka.

"Per 11 November 2026, pkl. 03.50 WIB, total 64 aduan masuk ke Hotline Bara Adil, dengan rincian 47 ditahan; 13 tidak ada kabar; 2 bebas/pulang; dan 2 di rumah sakit (luka-luka)," demikian pernyataan Tim Hukum Bara Adil.

Tim hukum tersebut menambahkan data itu belum mencakup sembilan peserta aksi atau warga yang mengalami luka-luka dan sedang mendapatkan pertolongan pertama di Rumah Sakit Bethesda.

"Data ini belum mencakup 9 massa aksi/warga luka-luka yang sedang mendapatkan pertolongan pertama di RS Bethesda (diketahui sejak pkl. 02.09 WIB)," tulis mereka.

Bara Adil juga meminta masyarakat yang kehilangan kontak dengan kerabat atau teman yang mengikuti demonstrasi pada 10 November di Yogyakarta untuk segera menghubungi hotline bantuan hukum mereka.

UGM kecam dugaan represi terhadap mahasiswa

Reaksi juga datang dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Dalam pernyataan sikap tertanggal 10 November 2026, departemen tersebut menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa dan warga negara.

"Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia, termasuk mahasiswa dan civitas akademika lainnya. DPP FISIPOL UGM sepenuhnya mendukung kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap penyelenggaraan negara," demikian bunyi pernyataan tersebut.

DPP FISIPOL UGM juga mendesak negara untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa tekanan, intimidasi, ancaman maupun tindakan represif.

Selain itu, mereka mengecam apa yang disebut sebagai "segala kekerasan, tekanan dan intimidasi oleh aparat negara terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa", termasuk kehadiran aparat di lingkungan kampus yang dinilai dapat mencederai otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik.

UGM juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta akses bantuan hukum yang penuh dan tanpa hambatan bagi mahasiswa yang menjalani pemeriksaan atau penahanan.

Senada, Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD), juga mengutuk keras kekerasan aparat dalam rangkaian unjuk rasa 10–11 November 2026 di Yogyakarta, dalam sebuah keterangan tertulis.

FIAD menyebut aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja terlihat di lingkungan kampus UGM.

"Pengejaran hingga ke dalam kampus dan rumah sakit, penangkapan, intimidasi, serta tindakan yang membahayakan warga sipil merupakan pelanggaran serius. Kampus dan rumah sakit bukan medan operasi," katanya.

FIAD menuntut pendataan mereka yang ditangkap atau dibawa ke rumah sakit segera dituntaskan, keberadaan setiap orang dipastikan, dan perlindungan serta bantuan hukum diberikan kepada mereka yang terdampak.

"Bukti kekerasan harus diperiksa secara independen dan menjadi dasar pertanggungjawaban. Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 melindungi hak berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh rasa aman," katanya.

"Aparat bertugas melindungi hak tersebut, bukan membungkamnya dengan kekerasan. Kebebasan akademik adalah ruh kehidupan kampus," katanya.

Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro meyatakan cara pengamanan polisi dalam unjuk rasa sudah berlebihan.

"Aparat secara seluruh. Jadi kayak ada fobia terhadap satu protes. Padahal protes ini kan tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada negara yang dalam kondisi saat ini sangat sulit," kata Wening dalam jumpa pers, Rabu (11/11).

Sementara itu, Dekan Fisipol UGM, Gabriel Lele mengatakan tengah melaca keberadaan delapan mahasiswa yang masih belum diketahui keberadaannya.

"Tim kami saat ini sedang berada di Polda, untuk melacak keberadaan adik-adik mahasiswa delapan orang itu, dan harapannya bisa langsung dibawa pulang," kata Gabriel.

Mereka terdiri dari enam mahasiswa Fisipol, satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.

"Kami mendapatkan informasi awal bahwa dari delapan mahasiswa yang ditangkap, sebagian kemungkinan besar adalah korban salah menangkap karena mereka sebenarnya sedang menuju titik di dekat Malioboro untuk mengambil motor," tambahnya.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.